Bagi instansi Non-Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (seperti BUMN, BUMD, yayasan, atau instansi swasta mitra pemerintah), transaksi pengadaan melalui e-Katalog tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah (KL/PD) dapat melakukan transaksi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik dengan mekanisme e-purchasing.
Koleksi konsolidasi adalah metode pengadaan di mana beberapa kebutuhan dari berbagai satuan kerja digabungkan ke dalam satu paket pengadaan guna meningkatkan efisiensi dan daya tawar. Dokumen pengumuman konsolidasi berisi rincian barang/jasa yang dikonsolidasikan dan diumumkan secara terbuka dalam sistem SPSE
Fitur pencarian produk memudahkan pengguna untuk menemukan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam katalog elektronik pemerintah.
Alamat pengiriman sangat penting untuk memastikan barang dari penyedia dikirimkan ke lokasi yang benar. Pengguna dapat mengelola beberapa alamat pengiriman sesuai kebutuhan instansi atau satuan kerja.
DHN Versi 3 adalah pengembangan terbaru dari sistem daftar hitam yang dikelola secara nasional oleh LKPP. Sistem ini mengintegrasikan pelaporan dan pemantauan penyedia yang dikenai sanksi ke dalam satu platform yang terhubung dengan SPSE dan SIRUP.
Donasi bersifat sukarela. Seluruh dana sepenuhnya untuk pemeliharaan serta peningkatan kualitas layanan di UKPBJ.com
Terima kasih atas dukungan nya! 🙏
Monitoring dan evaluasi berdasarkan data API INAPROC Gateway.
Pengadaan barang dan jasa dari LPSE se-Indonesia secara real-time.
Direktori pemenang pekerjaan konstruksi seluruh LPSE se-Indonesia.
Data realisasi PBJ nasional lengkap dengan unduhan CSV / Excel.
Pencarian direktori katalog elektronik mencakup KBLI dan wilayah.
Bantu Pokmil men-generate jadwal pemilihan secara otomatis.
Pemantau tahapan tender real-time via Telegram dan Email.
Menampilkan detail perusahaan, NPWP, NIB, KBLI, dan lainnya.
Koleksi materi digital pengadaan, kesehatan, dan pajak.
Buku tamu terintegrasi dengan kamera perangkat handphone/laptop.